Selataninfo.com, SOLO—Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat , termasuk di Kota Solo, membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya menjadi tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan kader kesehatan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan “Sinergitas Pelayanan Kesehatan Primer, Kader Kesehatan, dan Pemegang Kebijakan dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta” yang digelar Poltekkes Kemenkes Surakarta bekerja sama dengan Kecamatan Pasar Kliwon, Puskesmas Gajahan, dan Yayasan Mentari Sehat Indonesia, di Kota Solo, Jumat (18/9/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Surakarta tersebut diikuti sekitar 100 kader kesehatan se-Kecamatan Pasar Kliwon.
Acara itu menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas kader sekaligus membangun jejaring dan sinergi antara masyarakat, pelayanan kesehatan primer, pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Tim pengabdian masyarakat yang terlibat antara lain Rendi Editya Darmawan dan Ari Kurnia Arum.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Sekretaris Kecamatan Pasar Kliwon. Dalam sambutannya disampaikan bahwa persoalan kesehatan di masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
Semangat gotong royong diperlukan agar berbagai persoalan kesehatan dapat ditangani secara bersama-sama. Pemerintah kecamatan, kader kesehatan, puskesmas, perguruan tinggi, dan masyarakat memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi.
Pesan tersebut menjadi landasan penting dalam kegiatan yang mempertemukan berbagai unsur yang selama ini terlibat langsung dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Kader Menjadi Mata Rantai Penting Kesehatan Masyarakat
Pemateri pertama, dr. Farahdilla Mirshanti, MPH, selaku Kepala Puskesmas Gajahan, menekankan pentingnya keberadaan kader kesehatan dalam siklus kesehatan masyarakat.
Menurutnya, kader merupakan salah satu kunci keberhasilan berbagai program kesehatan karena berada dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi di lingkungannya.
Menurutnya, kader tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi kesehatan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Karena itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan maupun institusi yang memiliki sumber daya dan dukungan pendanaan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Kolaborasi dengan institusi pendidikan maupun instansi yang lebih besar sebagai pemberi dukungan dan pendanaan akan sangat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat,” pesannya dalam kegiatan tersebut.
Materi berikutnya disampaikan oleh Anisa, mahasiswa tingkat II Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran berbasis pengalaman. Konsep Interprofessional Education (IPE) yang telah dipelajari di ruang kelas diterapkan dalam bentuk kerja tim kolaboratif di masyarakat.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai aspek pelayanan kesehatan, tetapi juga memahami bahwa penyelesaian masalah kesehatan masyarakat membutuhkan komunikasi, koordinasi, pembagian peran, dan kerja sama lintas profesi serta lintas sektor.
Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa salah satu fondasi keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat adalah adanya kemauan untuk berkolaborasi dan bersinergi antara pemegang kebijakan, kader kesehatan, puskesmas, dan perguruan tinggi.
Setiap elemen diharapkan menjalankan perannya secara optimal sehingga kesehatan masyarakat, baik dari aspek fisik, mental, sosial, maupun spiritual, dapat terus ditingkatkan.
Kader Punya Peran Strategis dalam Eliminasi TBC
Persoalan tuberkulosis (TBC) juga menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut. Pemateri ketiga, Rishan Muhamad Mahfud dari Yayasan Mentari Sehat Indonesia, menyampaikan pentingnya peran kader dalam mendukung upaya eliminasi TBC.
“TBC merupakan salah satu penyakit yang menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional. Untuk mencapai eliminasi TBC, diperlukan keterlibatan masyarakat, termasuk kader kesehatan,” urainya.
Kader dapat berperan dalam mendukung kegiatan penemuan kasus, penelusuran kontak atau tracing, membantu memastikan pasien mendapatkan pengobatan, serta memberikan dukungan kepada pasien dan keluarga.
Selain aspek penemuan dan pengobatan, dukungan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC juga menjadi bagian penting. Lingkungan sosial yang mendukung dapat membantu pasien menjalani pengobatan secara lebih baik dan mendorong masyarakat untuk tidak takut melakukan pemeriksaan ketika memiliki gejala atau faktor risiko.
Posyandu Menghadapi Perubahan Peran
Sementara itu, pemateri terakhir, Asti dari Puskesmas Gajahan mengulas tentang Keterampilan Dasar Pengelolaan Posyandu. Dia menjelaskan perubahan kebijakan dan tata kelola Posyandu menjadi salah satu hal yang perlu dipahami oleh para kader. Posyandu kini memiliki cakupan pelayanan yang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan.
“Dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Posyandu diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar lintas bidang, antara lain kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,” jelasnya.
Perubahan tersebut, lanjutnya, menuntut kader untuk mampu beradaptasi dengan tugas dan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin luas. Pada bidang kesehatan sendiri, kader perlu menguasai berbagai keterampilan dasar agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal.
Kader Keluhkan Banyaknya Format Pelaporan
Menariknya, sesi tanya jawab menjadi ruang bagi kader untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Salah satu keluhan yang muncul adalah banyaknya laporan yang harus dibuat dengan berbagai format berbeda. Kondisi tersebut dinilai menambah beban administratif kader yang seharusnya dapat lebih banyak mencurahkan waktu untuk melakukan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Para kader berharap terdapat satu sistem pelaporan terintegrasi yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan laporan sehingga proses pencatatan menjadi lebih sederhana, efisien, dan tidak berulang.
Selain pelaporan, persoalan pendanaan Posyandu juga menjadi tantangan yang disampaikan dalam diskusi. Ketersediaan sumber daya menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempertemukan berbagai elemen yang memiliki kepentingan dan peran dalam peningkatan kesehatan masyarakat.
Kolaborasi antara pemegang kebijakan, puskesmas, kader kesehatan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk program bersama yang konkret dan berkelanjutan.
Bagi Poltekkes Kemenkes Surakarta, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sekaligus menjadi sarana untuk mengimplementasikan tridarma perguruan tinggi melalui penguatan kapasitas masyarakat dan pembelajaran langsung bagi mahasiswa.
Sinergi yang dibangun diharapkan mampu melahirkan ekosistem pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih terintegrasi. Kader semakin terampil, puskesmas semakin kuat, pemerintah semakin responsif, perguruan tinggi semakin aktif berkontribusi, dan masyarakat semakin berdaya dalam menjaga kesehatannya.
Kegiatan tersebut menjadi awal yang baik untuk terus bekerja bersama menghadapi berbagai tantangan kesehatan di Kota Solo. (NA)
Leave a Reply